TABULASI FINAL
SEKRETARIS JENDERAL
NO | NAMA CALON | SUARA |
1. | DIAN KARTIKA | 11.387 |
2. | RATNA BATARA MUNTI | 10.571 |
| 3. | ACHOE SUHIYAH | 505 |
TABULASI FINAL
PRESIDIUM NASIONAL
NO | NAMA CALON | SUARA |
| 1. | ZOHRA ANDI BASO | 6.912 |
| 2. | LUKI PARAMITA | 5.458 |
DAMARIA PAKPAHAN | 2.595 | |
4. | FITRIYANTI | 2.447 |
| 5. | ANA KOMSANAH | 1.966 |
| 6. | DEWI ASTUTI | 1.672 |
| 7. | ARIMBI HEROEPUTRI | 1.036 |
YUSAN YEBLO | 331 |
Hasil Kongres Nasional III
Koalisi Perempuan
Kongres Nasional III Koalisi Perempuan
Konggres yang dihadiri oleh 437 orang delegasi dari wilayah, Cabang dan Focal Point. Delegasi dari wilayah adalah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah , Daerah Istimewa Jogyakarta , Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Barat, Sedangkan delegasi cabang dari : Tanggerang, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Kutai Kartanegara, Tarakan, Manado, Minahasa Utara. Sedangkan Focal point adalah: Bangka Belitung, Batam, dan Papua. Sekitar 50 orang hadir sebagai peninjau.
Salah Satu hasil penting Kongres Nasional III ini adalah ditetapkan dan disahkannya Dian Kartikasari SH sebagai Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia periode 2009-2014 dan terpilihnya lima (5) Presidium Nasional periode 2009-2014 terdiri dari : Zohra Andi Baso, Luki Paramita, Damairia Pakpahan, Fitriyanti dan Ana Komsanah.
Kepengurusan Baru periode 2009 -2014 ini merupakan Hasil Pemilihan Langsung Koalisi Perempuan Indonesia, yang telah ditetapkan dan disahkan dalam sidang yang dipimpin oleh : Kentjana Indrishwari, Merlin dan Nadira Madison.
Serah terima jabatan dari Sdr. Masruchah, sekretaris Jenderal periode 2004-2009 kepada Dian Kartika Sari sebagai Sekretaris Jenderal periode 2009-2014 berikut pelantikannya dilaksanakan dalan sidang yang dipimpin oleh Hanifah Muyasharah.
Salam
Mike Verawati
Panitia Humas
Kongres Nasional III Koalisi Perempuan Indonesia
SK pengesahan Sekjend - Presnas KPI 2009-2014 klik disini
Sebelumnya, Perputaran uang yang terjadi dalam kasus trafficking (penjualan manusia) sangat tinggi dan lebih besar dibandingkan kasus narkoba dan pembalakan liar.
Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Subagyo mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi di lapangan pada 2008, perputaran uang dalam kasus trafficking mencapai Rp36 triliun. "Dari catatan kami, peredaran uang penjualan narkoba pada 2008 sekira Rp25 triliun. Sedang illegal logging (pembalakan liar) hanya Rp15 triliun," ungkap Subagyo dalam Seminar Nasional Penanganan Trafficking dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Salatiga, Jateng.
Dia mengatakan, tingginya angka peredaran uang dalam kasus trafficking menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Seminar itu juga menghadirkan pembicara utama yaitu Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Masruchah.
Subagyo mengatakan, anak-anak menjadi sasaran empuk untuk dijadikan mangsa para pelaku trafficking. Berdasarkan catatan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagian besar korban penjualan manusia adalah anak-anak. "Berdasarkan catatan yang ada, korban trafficking sebagian besar adalah anak-anak. Setelah itu disusul kaum perempuan. Persentasenya, dari seluruh korban trafficking, 70 persen adalah anak-anak dan perempuan," paparnya.
Tingginya korban trafficking dari kalangan anak-anak ini sangat memprihatinkan. Subagyo menekankan, semua pihak harus peduli dengan kasus penjualan manusia tersebut. Anak-anak, ujarnya, merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga dari segala ancaman bahaya.
Sementara itu, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Kota Salatiga Putnawati mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya trafficking dan kebijakan pemerintahan terkait dengan masalah ini. "Diharapkan, kegiatan ini bisa meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi praktik trafficking dan KDRT," tandasnya.
Kasus di Indramayu
Kasus penjualan manusia yang terjadi di Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, baru-baru ini berhasil digagalkan aparat desa. Kepala Desa Sukaslamet Caswan mengatakan, kasus trafficking yang terjadi di desanya bermodus sebagai penyalur tenaga kerja. Biasanya pelaku berdalih akan menjadikan korbannya sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri.
"Padahal, setelah berada di luar Kota Indramayu hanya dijadikan sebagai PSK (pekerja seks komersial)," kata Caswan di Indramayu kemarin. Dia mengungkapkan, trafficking tersebut dilakukan oknum sponsor sebuah perusahaan pemberangkatan TKW. Menurut Caswan, kedok jasa pengiriman tenaga kerja itu hanya alat untuk mempermudah mereka mendapatkan korban.
"Belum lama sekira 20 gadis berhasil kami amankan dari oknum tersebut. Janji mereka biasa, akan dijadikan TKW," ujarnya. Dia menambahkan, setelah pihaknya mengecek semua persyaratan pemberangkatan TKW, ternyata dokumen 20 warga tersebut dipalsukan. Hanya foto asli yang ada, sedangkan alamat serta nama mereka diubah. Hasil dari penemuan itu telah diberitahukan kepada orangtua korban.
"Orangtua korban langsung menahan anak mereka supaya tidak jadi berangkat, serta menolak untuk menjadi TKW karena semua data mengenai ke-20 calon tenaga kerja tersebut dipalsukan. Mereka khawatir, seandainya terjadi kecelakaan atau penganiayaan oleh majikan di luar negeri," tandas Caswan. Dia menuturkan, 20 korban yang hampir menjadi korban trafficking tersebut memiliki kemampuan terbatas.
"Wajar kalau mereka sampai tertipu, tinggal kita sebagai pengayom masyarakat untuk lebih memperhatikannya. Seperti kejadian sekarang, orangtua dan anak sama-sama tidak mengerti sehingga sering dibohongi oknum sponsor TKW," katanya. Menurut Caswan, setiap warganya yang akan menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri supaya berangkat melalui agen resmi dan telah dipercaya.
Minat masyarakat Indramayu untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri sangat tinggi karena di Kota Mangga tersebut belum ada lahan pekerjaan yang menjanjikan. Selama ini warga Indramayu hanya menjadi buruh tani, itu pun kalau musim tanam, sedangkan saat kemarau rata-rata menganggur.(okz) www.suaramedia.com
DEPOK | SURYA Online - Sekjen (Demisioner) Koalisi Perempuan Indonesia, Masruchah, mengatakan perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri paling banyak menjadi korban perdagangan manusia atau trafficking.
“Sebanyak 80 persen dari satu juta penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri, korban ‘trafficking’ adalah perempuan,” kata Masruchah, pada acara Kongres Nasional III Koalisi Perempuan Indonesia di Graha Insan Cita, Depok, Jawa Barat (Jabar), Jumat (18/12).
Ia mengatakan, perempuan menjadi korban yang paling besar dari seluruh Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai buruh migran. Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan yang seharusnya tidak boleh ada di muka bumi lagi.
Berdasarkan data Koalisi Perempuan Indonesia, sebanyak 27 persen anak-anak juga menjadi korban perdagangan manusia. “Korban perdagangan manusia di luar negeri didominasi oleh buruh migran ilegal,” ungkap Masruchah.
Penyebab adanya korban trafficking tersebut, lanjutnya, karena faktor kemiskinan, krisis global, serta situasi politik dalam negeri. “Kemiskinan menjadi pemicu tingginya angka ‘trafficking’,” katanya.
Asisten Deputi Orsospol Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laksmi Indiati mengatakan, telah ada kesepakatan antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan perempuan korban perdagangan manusia.
Untuk itu, kata Laksmi, pihaknya melakukan kerjasama dan membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan serta Pokja di daerah untuk menangani masalah perdagangan perempuan.
Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan data bahwa di provinsi ini telah terjadi 1.300 lebih kasus perdagangan manusia (trafficking). Dari 1.300 lebih kasus itu selain perdagangan manusia, juga pengiriman TKI ilegal dari NTT keluar negeri.
Komisi VIII DPR mendesak semua jajaran terkait agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius dengan melakukan pengusutan dan tindakan tegas kepada pelakunya.
ant
Tambahkan Komentar Baru
You are commenting as a Guest. Optional: Login below.
Showing 0 comments