Visi Misi - sekjend - Dian Kartikasari

BERGERAK BERSAMA

UNTUK DEMOKRASI DAN KEADILAN

Bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi sejak Desember 1998, menjadi Koordinator Kelompok Kerja Advokasi Kebijakan Publik hingga tahun 2004. Terpilih sebagai Presidum Nasional Koalisi Perempuan Indonesia untuk Periode 2004-2009. Sejak bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia, melalui pengalaman merasakan getirnya nasib dan perjuangan kaum perempuan, membuat saya menetapkan bahwa Mengabdi untuk gerakkan Perempuan adalah pilihan hidup saya.

Diusulkan oleh pengurus dari 8 Wilayah, yaitu: wilayah Nangroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta serta 2 Cabang yaitu Cabang Palembang dan Tangerang sebagai calon Sekretaris Jenderal untuk periode 2009-2014.

Karena panggilan kawan-kawan Koalisi Perempuan Indonesia dari berbagai wilayah dan cabang inilah saya siap menjalankan mandat dari anggota, mentaati dan melaksanakan AD/ART serta keputusan organisasi untuk menjalankan organisasi sebagai Sekretaris Jenderal periode 2009-2014, dengan Visi :

Terwujudnya Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi berbasis anggota yang kokoh, untuk mencapai keadilan, demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang bermanfaat bagi anggota dan Perempuan pada umumnya serta kelompok masyarakat lain yang terpinggirkan.

Dengan 7 Misi , sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan peningkatan kesadaran perempuan terhadap Hak Asasi Manusia, Hak-hak perempuan dan Hak Anak.
2. Menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan anggota sebagai kelompok pendorong terciptanya kebijakan yang adil bagi seluruh perempuan dan anak
3. Memperkuat dan mendukung advokasi 18 kelompok Kepentingan dalam Koalisi Perempuan Indonesia
4. Membangun sistem pengelolaan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia dari tingkat balai perempuan, cabang, wilayah hingga sekretariat nasional.
5. Membangun organ-organ taktis dan usaha-usaha yang sah untuk memperkuat dan memandirikan organisasi dan anggota
6. Membangun dan merawat jejaring kerja dengan masyarakat sipil di tingkat daerah dan nasional untuk memperkuat demokrasi dan keadilan
7. Ikut serta dalam gerakkan masyarakat internasional dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan serta perdamaian dunia

Diwujudkan dalam : 7 PROGRAM (2009-2014)

1. Pendidikan dan penyebaran informasi dan pengetahuan bagi anggota dan masyarakat umum.
2. Memperkuat dan mendukung advokasi bagi 18 kelompok Kepentingan dalam koalisi Perempuan melalui penggalangan, pemahaman permasalahan di tiap kelompok dan perancangan strategi advokasi
3. Penguatan strategi penggalangan anggota berbasis komunitas, penyelenggaraan pendidikan kader berjenjang (pendidikan dasar,kepemimpinan dan advokasi), pengiriman anggota mengikuti pendidikan atau pelatihan, dan penyelenggaraan pertemuan berkala untuk membangun persaudaraan sesama perempuan.
4. Memperkuat peran dan posisi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam kerangka peningkatan partisipasi perempuan dalam politik
5. Menjadi bagian Gerakkan Bersama Untuk Keadilan dan demokrasi melalui jejaringdengan organisasi perempuan, HAM, anak, lingkungan, ikatan profesi dan organisasi masyarakat sipil, pakar, akademisi, usahawan dan lainnya.
6. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Organisasi
7. Ikut serta dalam gerakkan masyarakat internasional

Dengan : 6 STRATEGI

1. Memperkuat advokasi Gender Budget dari tingkat Balai Perempuan hingga nasional agar Anggaran Dana Desa, APBD dan APBN diutamakan untuk memenuhi HAM dan mengatasi persoalan nyata perempuan seperti : Gizi Buruk, Pendidikan, kesehatan, infrastuktur perdesaan, pangan dan pertanian, industri usaha kecil berbasis budaya dan teknologi sederhana serta perlakuan hukum yang tidak adil
2. Penguatan kelompok 18 Kelompok kepentingan perempuan serta membangun dialog kebijakan dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuatan politik lainnya.
3. Memperkuat advokasi Kebijakan public dengan pendekatan berbasis Hak (Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan dan Hak Anak) mendorong adanya peraturan perundang-undangan yang mempromosikan, mengakui, menjamin pemenuhan HAM serta mendorong upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran HAM.
4. Memperjuangkan adanya perlakuan khusus (affirmative Action) bagi kelompok khusus seperti penyandang cacat, kelompok masyarakat Adat, lanjut usia, korban kekerasan dan anak-anak, dll
5. Menggalang kerja sama antar anggota, masyarakat umum, pemerintah dan swasta untuk bersama-sama menghentikan segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak adil (diskriminasi) terhadap perempuan dan anak.
6. Penguatan kelembagaan melalui Perbaikan struktur, alur kerja, komunikasi, pengelolaan organisasi yang bersih, transparan dan bertanggung jawab, penambahan pengetahuan terhadap issu-issu yang menjadi agenda Koalisi Perempuan serta membangun organ taktis dan usaha yang sah seperti: Koperasi, Kelompok usaha, kelompok budaya dan kelompok-kelompok lain.

Mari, BERGERAK BERSAMA,

untuk Demokrasi dan Keadilan

Visi Misi - Sekjend - Ratna Batara Munti

PROFIL DAN VISI MISI RATNA BATARA MUNTI

CALON SEKJEN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA 2010 - 2015

Ratna Batara Munti, lahir di Yogyakarta, 18 Agustus 1972, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Islam (Syari’ah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1995 dengan skripsi Telaah Kritis Kitab Klasik ‘Uquddullujjain Fi Bayan Huquq Azzaujain (Hak-Hak Suami Isteri) Dari Perspektif Jender” . Kemudian melanjutkan studi S2 dan memperoleh gelar Magister Sains dalam bidang Sosiologi Hukum di FISIP UI, tahun 2004. Sejak 1996 bergabung di LBH-APIK Jakarta dan menghabiskan waktunya untuk mengadvokasikan berbagai kebijakan pro perempuan, salah satunya RUU Anti KDRT yang disusun dan diadvokasikannya sejak tahun 1997 dan berhasil diundangkan menjadi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004. Ratna adalah mantan Direktur LBH-APIK Jakarta (2003-2007), dan sekarang ini menjabat sebagai Pengurus Yayasan LBH-APIK Jakarta dan Pengurus Federasi Bantuan Hukum Perempuan (Federasi APIK) .

Ratna yang pernah mondok di Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat, selama enam tahun ini juga aktivis organisasi perempuan alternatif, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), yang ikut didirikannya pada tahun 1998 bersama-sama dengan aktivis perempuan di Jakarta saat itu. Ia dipercaya sebagai pembicara termuda dalam persiapan berdirinya organisasi baru tersebut, pada pra kongres di Jakarta dan menjadi panitia inti dalam kongres KPI pertama di Jogjakarta (1998). Ia merupakan tokoh kunci dalam menyiapkan landasan organisasi KPI sejak awal berdiri dan saat ini masih menjabat sebagai Presidium Nasional KPI.

Saat ini, Ratna aktif mengkoordinasikan Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) yang didirikannya awal tahun 2005 bersama-sama dengan aktifis perempuan di Jakarta untuk mendesakkan berbagai usulan dan agenda legislasi perempuan di parlemen (2005-2009). Beberapa agenda kebijakan yang diadvokasikan seperti: UU Perlindungan Saksi, UU Kewarganegaraan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, RUU Kesehatan, RUU KUHP, dan RUU Pornografi .

Hasil karya tulisnya antara lain, “Pemukulan Istri dalam Perspektif Islam” (Buletin Suara APIK,1997), “Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam” (Panji Masyarakat, 1998), Booklet “Manual Advokasi untuk RUU KDRT” (LBH-APIK Jakarta, 1998), “Hak-hak Asasi Perempuan dalam RUU HAM” (Suara Pembaruan, 1999), “Aturan Hukum tentang Perkawinan dan Implikasinya pada Perempuan”, dalam buku Perempuan Indonesia dalam masyarakat yang Tengah Berubah (PKWJ Pascasarjana UI, 2000), “Wacana Seksualitas dalam Sistem Hukum” dalam buku Seksualitas:Teori dan Realitas (FISIP UI dan Ford Foundation, 2004), “Kartini dan Prolegnas Pro-Perempuan” (Kompas, 21 April 2005). “Sejauhmana Negara Memperhatikan Masalah Perempuan?” (Jurnal Perempuan, 2006)”. Selain itu, menulis beberapa buah buku seperti , “Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga ” (LKAJ, SP dan Asia Foundation, 1999) “Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia” (LBH-APIK Jakarta, 2005), dan buku berjudul “Demokrasi Keintiman:Seksualitas di Era Global” (LKiS, 2005). Terakhir bukunya yang juga telah dipublikasikan berjudul “Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Kesetaraan dan Demokrasi” (Pen. Yayasan TIFA dan PSKW Pasca Sarjana UI, 2008)

Ratna Batara Munti dapat dihubungi di 0818758089 dan di email: rbm_apik@yahoo.com

VISI DAN MISI UNTUK KOALISI PEREMPUAN INDONESIA 5 TAHUN KEDEPAN

Didukung oleh 3 (tiga) wilayah, yaitu NAD, DKI Jakarta dan Jawa Timur serta 2 (dua) cabang, Tangerang dan Bekasi sebagai Kandidat Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, berikut visi dan misi Ratna Batara Munti:

Visi :

Membangun kekuatan politik perempuan yang dinamis dan progresif melalui optimalisasi kerja keorganisasian Koalisi Perempuan Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Misi :

1. Membangun organisasi berbasis anggota yang solid, kuat, mandiri dan dapat diandalkan.
2. Memperkuat struktur organisasi dan keanggotaan mulai dari tingkat Balai perempuan, cabang, wilayah hingga struktur di tingkat nasional.
3. Mendorong dan memperkuat posisi, peran serta kepemimpinan politik perempuan dalam rangka terpenuhinya affirmative action minimal 30 persen di berbagai lembaga strategis.
4. Leading dalam advokasi berbasis isu-isu kelompok kepentingan Koalisi Perempuan di berbagai tingkat pemerintahan guna mendorong kebijakan termasuk anggaran yang lebih berpihak kepada perempuan dan kelompok rentan.
5. Memperluas dukungan dari masyarakat sipil dan kelompok-kelompok strategis lainnya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi sebagaimana tertuang dalam AD/ART Koalisi Perempuan Indonesia

Program dan strategi :

Di tingkat manjemen dan struktur organisasi:

1. Membangun data base keanggotaan yang dapat diandalkan dan mudah diakses serta diperbaharui secara berkala, untuk kepentingan organisasi.
2. Membentuk divisi litbang untuk kepentingan pengembangan organisasi serta sub divisi politik khusus yang akan mempersiapkan dan memfasilitasi anggota KPI guna mengisi posisi/jabatan publik/ politik dalam 5 tahun kedepan dalam rangka pemenuhan 30 % affirmative action di parlemen serta lembaga strategis, secara kuantitas dan kualitas.
3. Menciptakan kemandirian organisasi sejak di tingkat Balai-Balai Perempuan, selain dengan mengaktifkan iuran juga melakukan fundraising serta upaya-upaya lain yang tidak menyalahi AD/ART.
4. Memperkuat citra dan basis KPI sebagai organisasi massa (anggota) yang solid dan mandiri, antara lain melalui program sosialisasi dan internalisasi AD/ART kepada seluruh anggota, pelatihan kader yang massif, KTAnisasi (pembuatan kartu anggota secara mudah dan cepat), pengaktifkan iuran anggota serta penggunaan simbol-simbol/protokoler organisasi di setiap even organisasi.
5. Mengaktifkan kelompok kepentingan melalui struktur yang ada serta forum-forum non formal dan juga antara lintas kelompok kepentingan untuk membangun sinergi dalam organisasi.
6. Membangun komunikasi yang konstruktif dan saling memberdayakan diantara pengurus di berbagai tingkatan maupun antara pengurus dan anggota.
7. Menegakkan mekanisme organisasi dengan cara-cara yang konstruktif, membumi, terbuka akan perubahan, dan semata-mata demi memajukan organisasi secara bersama-sama.
8. Menciptakan organisasi yang transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi semua pihak.
9. Menempatkan peran strategis Seknas pada advokasi di tingkat nasional berbasis isu/kepentingan anggota KPI, serta melaksanakan program strategis yang berskala nasional. Selebihnya program-program KPI akan lebih banyak didistribusikan secara merata dan proporsional untuk dijalankan langsung oleh wilayah-wilayah.

Di tingkat internal anggota:

1. Meningkatkan kapasitas organisasi dan politik serta keterampilan anggota dalam melakukan advokasi khususnya berbasis kepentingan kelompok Koalisi Perempuan Indonesia.
2. Meningkatkan penguasaan anggota atas isu-isu HAM/HAP, seksualitas, globalisasi, fundamentalisme, lingkungan hidup, aturan-aturan yang diskriminatif dan isu-isu strategis lainnya, serta instrumen-instrumen hukum/kebijakan lokal, nasional maupun Internasional yang tersedia, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perempuan khususnya dalam rangka pemenuhan hak-hak asasi perempuan.
3. Membangun solidaritas (sisterhood) antar anggota dari lintas kelompok kepentingan, khususnya terhadap kelompok-kelompok minoritas, serta menghapus stereotype dan stigmatisasi antar perempuan.
4. Memperkuat advokasi berbasis kelompok kepentingan di tingkat lokal, nasional dan Internasional
5. Mendorong keterlibatan aktif anggota dalam mewujudkan visi dan misi organisasi dan turut menggerakkan kesadaran kritis di masyarakat terhadap situasi sosial untuk kemudian bersama-sama berupaya melakukan perubahan.

Di tingkat eksternal:

1. Menjalin kerjasama yang erat dengan LSM, kelompok-kelompok strategis serta jaringan masyarakat sipil yang memiliki visi dan misi serupa dan atau yang memberikan penguatan/ pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan anggota/kelompok kepentingan KPI dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.
2. Memperluas dukungan masyarakat melalui keterlibatan yang efektif dari pengurus dan anggota di berbagai gerakan pro demokrasi dan HAM di tingkat lokal, nasional hingga Internasional.

Biodata Ratna Batara Munti

BIODATA

Nama : Ratna Batara Munti, S.Ag., M.Si

TTL : Yogyakarta, 18 Agustus 1972

Alamat : Jl. Alwi, Rt.004/001 No. 38, Tanjung Barat, Jagakarsa,

JAKARTA-SELATAN, 12530

Pekerjaan/Jabatan saat ini:

• Pengurus Yayasan LBH-APIK Jakarta (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan)
• Penanggungjawab Legal Reform di Federasi Bantuan Hukum Perempuan/Federasi APIK
• Kordinator Jaringan Kerja Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Pro Perempuan (JKP3)

Latar belakang pendidikan:

• Sarjana Hukum di UIN (Universitas Islam Negeri) Ciputat, Tangerang (1995)
• Magister Sosiologi Hukum, FISIP Univ. Indonesia, Depok (2005)

Pengalaman Organisasi :

• Pengurus HMI Cabang Ciputat/Ketua KOHATI (Korps HMIwati) cabang Ciputat (1994 – 1995)
• Pengurus Besar HMI (1995-1996)
• Pendiri dan Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (1998-sekarang)

Pengalaman Kerja :

• Direktur LBH-APIK Jakarta (2003 – 2007)
• Kordinator Jaringan Kerja Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) untuk advokasi RUU Anti KDRT (1998 – 2004)
• Legal draftting RUU PKDRT
• Pelatihan paralegal/pendamping korban serta bantuan hukum berperspektif gender
• Penelitian seputar isu hukum dan seksualitas perempuan.
• Advokasi berbagai kebijakan terkait isu perempuan (al.RUU Trafiking, RUU Kewarganegaraan, RUU KUHP, RUU APP, UUP)
• Nara sumber isu-isu pemberdayaan perempuan, gender dan HAM, seksualitas dan hukum.

Publikasi yg telah diterbitkan :

1. “Perempuan sebagai kepala rumah tangga dalam perspektif Islam” (Penerbit Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation dan LKAJ Depag RI, 2001)
2. “Respon Agama Islam terhadap pembakuan peran perempuan” (Pen. LBH-APIK Jakarta dan NOVIB, 2004)
3. “Posisi perempuan di bawah Hukum Islam di Indonesia” (Pen. LBH-APIK Jakarta dan NOVIB, 2004)
4. “Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global” (Pen. LKiS Yogyakarta, 2005)
5. “Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Kesetaraan dan Demokrasi” (PSKW Pasca Sarjana UI dan Yay. Tifa, 2008)
6. Artikel-artikel tentang isu perempuan, seksualitas dan hukum di beberapa buku, koran, majalah serta newsletter.

Visi Misi - Presnas - Dewi Astuti

Visi dan Misi

Calon Presidium Nasional Koalisi Perempuan

Dewi Astuti

Visi

Menjadikan Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi massa perempuan terdepan dalam membela kesetaraan, demokrasi dan keadilan jender pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia.

Misi dan program selama lima tahun ke depan

Di Koalisi Perempuan Indonesia, presidium nasional bersama-sama dengan pengurus tingkat nasional, propinsi dan cabang membangun, mengevaluasi dan mengembangkan organisasi untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan perempuan dan anak perempuan.

Membangun, mengevaluasi dan mengembangkan organisasi dilakukan melalui:

1. Memperluas wilayah-wilayah KPI dengan memperbanyak jumlah anggota Koalisi Perempuan di propinsi yang belum dan sudah memiliki struktur kepengurusan di tingkat balai perempuan, cabang dan Wilayah.
2. Melakukan pendidikan-pendidik an kader yang berbasiskan kelompok-kelompok kepentingan Koalisi Perempuan Indonesia.
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi secara reguler terhadap perbaikan kondisi dan kerja-kerja organisasi di tingkat nasional dan propinsi.
4. Melakukan advokasi dan kampanye untuk membela keadilan dan kesetaraan perempuan pada tingkat regulasi dan implementasi di tingkat nasional dan propinsi.

Program

Turunan Program yang akan saya dorong dan lakukan jika saya menjadi anggota presidium nasional adalah:

1. Presidium nasional melakukan kunjungan dan monitoring rutin ke wilayah minimal satu kali dalam setahun.
2. Presidium nasional melakukan kunjungan dan monitoring ke propinsi atau kabupaten yang belum memiliki kepengurusan minimal satu kali dalam setahun.
3. Mengusulkan dan mendorong Sekretariat nasional untuk membuat modul dan program pendidikan komunitas berdasarkan kelompok kepentingan.
4. Terlibat di dalam pembuatan Modul pendidikan komunitas berdasarkan kelompok kepentingan.
5. Presidium nasional melakukan rapat dengan eksekutif minimal dua kali dalam setahun untuk melakukan koordinasi, evaluasi dan memberikan rekomendasi di dalam kerja-kerja secretariat nasional.
6. Di dalam kerja-kerja kampanye dan advokasi di luar kerangka kerja KPI, saya akan selalu menyuarakan nilai-nilai Koalisi Perempuan Indonesia.

Visi Misi - Presnas - Fitriyanti

VISI MISI

KANDIDAT PRESNAS 2009 - 2014

FITRIYANTI

SEKWIL KPI SUMBAR

Visi

“Maju bersama perempuan, menuju masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Untuk meraih demokrasi dan keadilan.”

Misi

1. Mengagendakan perubahan yang demokratis, melalui peningkatan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.
2. Keberpihakan yang nyata. Melalui pembuatan kebijakan yang sensitif gender.
3. Mendesakkan perubahan orientasi perekonomian yang berpihak pada kepentingan rakyat, dengan mengagendakan perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan. Serta sektor riil sandang, pangan, dan papan.

Visi Misi - sekjend - Sunhiyah (Achoe)

MEMBANGUN KEKUATAN PEREMPUAN

Menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia sejak 1999 memperdalam pengetahuan dan pengalaman dalam pengorganisasian kelompok nelayan sejak 2001 di wilayah Muara Angke, Jakarta menjadi Sekretaris Cabang Sumenep sejak 2003 dilanjutkan menjadi Presidium Wilayah Jawa Timur pada tahun 2007 sampai sekarang.

Pengalaman di bidang Community Organizing (CO) dalam membentuk organisasi tingkat cabang dan wilayah Koalisi Perempuan Indonesia, merupakan modal dasar yang saya miliki, yang akan sangat berguna untuk mengembangkan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia.

Didukung oleh 2 (dua) wilayah, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta serta didukung oleh cabang Pontianak. untuk mencalonkan diri sebagai Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, saya akan menyumbangkan pengalaman dan pengetahuan saya untuk membangun Koalisi Perempuan Indonesia.

Visi :
Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi massa yang kuat secara kelembagaan dan keanggotaan

Misi :

1. Penggalangan dan pendidikan kader berjenjang bagi anggota
2. Penambahan struktur cabang dan Propinsi di seluruh Indonesia
3. Menjadi kelompok penekan (pressure Group) untuk mendorong kebijakan dan program pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang lebih berpihak kepada perempuan
4. Berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil, organisasi massa dan partai politik untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Perempuan
5. Meningkatkan partisipasi politik perempuan

Program dan strategi :

1. Pendidikan Community Organizing (CO) untuk mencetak aktor penggerak organisasi
2. Pembentukan cabang-cabang dan Wilayah Koalisi Perempuan
3. Penggalangan anggota dan Penertiban administrasi keanggotaan
4. Pendidikan Kader berjenjang tentang Perempuan dan Politik, Advokasi kebijakan public, pelatihan kepemimpinan dan penguatan militansi (daya juang) anggota
5. Berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil, organisasi massa dan partai politik dalam melakukan advokasi kebijakan public
6. Penggalangan dana dan pemeliharaan keberlanjutan organisasi
7. Mendorong dan Memfasilitasi anggota untuk aktif dalam politik dan menempati posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan

Visi Misi - Presnas - Zohra Andi Baso

Perempuan Selalu Dikorbankan

Kini, telah mencapai tahun ke ke 11 Reformasi di Indonesia. Sebuah peristiwa yang monumental dalam sebuah proses demokrasi di Indonesia. Saat itu di Senayan ratusan ribu mahasiswa, buruh dan perempuan bergabung untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Saya bersama dengan aktivs perempuan lainnya yang bergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi mengusung agenda reformasi dan membuat pernyataan tentang situasi politik saat itu, diantaranya mendesak menurunkan soeharto dan kroninya, Kami bersama kelompok kritis lainnya tidak pernah meninggalkan senayan hingga Soeharto lengser. Saat itu kekuatan pro demokrasi sangat solid, kami kelompok perempuan secara bergantian mengatur jadwal untuk tetap tinggal disana. Dan setelah Soeharto lengser, kami terus melakukan pertemuan menyikapi kondisi negara dan kemudian berspekat melakukan Kongres Perempuan 1998 yang dilaksanakan di Yogyakarta dan ahirnya memperkokoh organisasi ”Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi”. Dan saat itu Nusyahbani sebagai sekjen terpilih meminta saya menjadi Deputi Sekjen untuk wilayah Indonesia Timur. Dan terahir saat Kongres ke II , saya terpilih sebagai Presidium Nasional dan disepakati sebagai Ketua Presdidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.

Sebagai mantan wartawan, saya dikenal orang di sekitar saya beraliran ”keras”. Meski punya relasi yang luas di Sulsel, saya tak pernah kompromi jika berhadapan dengan masalah-masalah perempuan, masalah pelanggaran HAM, utang luar negeri, globalisasi dan setiap persoalan yang berhubungan rakyat kecil. Sebagai contoh, Bersama para aktivis lainnya, dan teman-teman dari Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan tidak berhenti memprotes kenaikan BBM, Tarif Dasar Listrik dan Telepon. Dan juga mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat kecil, merugikan perempuan, sejak era Soeharto sampai kini kepemimpinan SBY dan JK.

Walaupun saya lahir dari keluarga bangsawan, tidak menjadikan saya menjadi manja . Malah karena situasi itulah yang membuat saya berontak. Saya bertanya kenapa kita dibedakan dengan orang lain, kenapa mesti ada pembedaan dengan orang lain yang berada di rumah kami padahal dia juga saudara kita. Kenapa mesti mereka tidak bisa berjalan mendahului jika sedang berpapasan, kenapa mesti mereka berhenti untuk menunggu kami lewat. Situasi ini membuat saya merasa tida nyaman, sejak kecil dan saat dewasa menjadi mahasiswa saya mulai menyadari berbagai diskriminasi yang dialami penduduk Indonesia, khususnya di Sulsel.

Dalam kehidupan sehari-hari Saya terbiasa dengan kerja keras dan berusaha tidak berhenti berpikir dan menggagas berbagai konsep pemberdayaan rakyat yang tepat dalam gerakan LSM. Dan Keberadaan saya di KPI membuat saya tidak hanya memikirkan Sulawesi Selatan akan tetapi juga Indonesia.

Kemudian, Tidak banyak yang tahu, kalau saya pernah mendirikan Kelopak (Kelompok Peduli Anak) saat masih aktif sebagai mahasiswa Unhas. Kini, selain mengurus Yayasan Lembaga Konsumen, saya juga menggagas terbentuknya Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP), Koalisi Ornop Perempuan Sulawesi Selatan dan Forum Wartawan Perempuan Sulsel, Separuh hidup saya, saya baktikan demi gerakan LSM di daerah ini. Bahkan pada masa krisis ekonomi yang menyulitkan sebagian besar masyarakat Indonesia, saya melakukan terobosan dengan menggagas pembentukan program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) bersama Emil Salim, Zumrotin dan sejumlah tokoh nasional lainnya. PKM hingga kini terus eksis dan masyarakat kecil di Sulsel banyak mendapatkan manfaat dari program ini. Dan tentu saja tugas saya sebagai Presnas Koalisi Perempuan Indonesia

Jauh sebelum saya aktif di NGO, zaman mahasiswa tahun 1977- 1978, saya sudah mulai bersuara bersama-sama dengan aktivis perempuan lainnya tentang diskrimnasi terhadap perempuan. Saat itu kami protes karena aktivis perempuan pada pemerintahan kemahasiswaan hanya ditempatkan pada posisi seksi komsumsi, seksi keputrian, bendahara. Namun, patut dicatat kami tidak hanya sekedar protes, akan tetapi membentuk kelompok diskusi sesama perempuan yang membahas masalah-masalah sosial-ekonomi-politik. Hasilnya signifikan, teman-teman para aktivis perempuan sudah mulai disegani dan diberi posisi strategis, saat itu ada 6 posisi strategis ditempati perempuan dan semuanya menunjukkan hasil yang bagus.

Kemudian di KPI, saya tentu saja belajar banyak bagaimana berbuat dalam organisasi sehingga KPI dapat berkembang sebagai sebuah organisasi massa yang besar. Apalagi KPI adalah organisasi massa yang tentu saja pengembanannya tidak mungkin sama dengan taktik dan strategi di NGO.

Visi : Membangun gerakan perempuan dengan menumbuh kembangkan Koalisi Perempuan Indonesia sebagai sebuah organisasi massa untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender.

Misi :

1. Memperkuat Koalisi Perempuan Indonesia dengan mengedepankan fungsi-fungsi akuntablitas, transparansi.
2. Melakukan fungsi-fungsi presidium untuk memperkuat struktur organisasi dan keanggotaan dari tingkat Balai , Cabang, Wilayah hingga ke nasional.
3. Melakukan upaya-upaya kongkrit bersama dengan Sekjen dan jajarannya untuk meningkatkan kapasitas anggota diseluruh struktur organisasi dengan memperkuat pengkaderan dan melibatkan pengurus dan angggota dalam berbagai kegiatan baik local, region , nasional dan Internasional untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga mampu bekerja secara maksimal dalm organisasi .
4. Mendorong presidium wilayah untuk menegakkan fungsi pengawasan dan sekaligus fungsinnya untuk memperkuat kelompok kepentingan .
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terstruktur dari tingkat nasional hingga ke BP, Cabang , wilayah .
6. Mendorong sekjen ditingkat nasional, sekwil ditingkat wilayah, Cabang dan BP di tingkat Kabupaten untuk aktif melakukan advokasi dalam berbagai issu termasuk perda disriminatif dan mendorong kebijakan yang berpihak kepada perempuan termasuk dalam ranah politik.
7. Mengembangkan organisasi dengan memperhatikan prinsip pengorganisasian yang tertuang dalam AD/ART di seluruh wilayah Indonesia.
8. Memperkuat organisasi dengan membangun mitra sejajar dengan seluruh institusi yang searah dengan perjuangan organisasi baik secara local, nasional, regional dan internasional dalam menegakkan kehidupan berdemokrasi di bumi ini.
9. Mendorong Koalisi Perempuan Indonesia untuk selalu menjadi pionir dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dan melakukan kampanye dan pemantauan pelaksanaan tentang hak asasi Manusia, hak asasi Perempuan dan anak termasuk seluruh kebijakan yang disepakati pemerintah Indonesia baik internasional, nasional dan local .